 |
| Komis IV DPRD Wajo menggelar rapat melalui vidio conference (Vidcon), Senin 13 April 2020 |
PESANKU.ID, WAJO -- Pemerintah Kabupaten Wajo mengganggarkan dana penangan virus corona atau Covid 19 sebanyak Rp23 miliar. Namun, belakang ini banyak sorotan mengenai peruntungan dana yang tidak sedikit itu.
Pada rapat melalui vidio conference (Vidcon) tersebut bersama Sekda Wajo, Plt Dinas Kesehatan, Kepala RSUD Lamaddukelleng, Kepala RSU Siwa, dan beberapa PKM, DPRD Wajo melalui Komisi IV tak membuang kesempatan menanyakan realisasi anggaran tersebut.
Sekretaris Komisi IV DPRD Wajo, Mohammad Ridwan Angka menanyakan, kebutuhan paling mendesak yang diperlukan Dinkes, rumah sakit, dan PKM. Selain itu, mantan Dinas Kepala Dinas Pendidikan Pangkep itu menanyakan APD petugas yang ada di perbatasan.
"Bagaimana perlindungan bagi petugas yang ada di perbatasan. Bagaimana APD-nya. Karena mereka ini adalah terdepan dalam pencegahan," kata Ridwan.
Sementara Anggota Komisi IV DPRD Wajo, Ir Junaedi Muhammad meminta masalah anggaran Covid 19 untuk harus ada transparansi, terutama masalah barang habis pakai seperti APD.
 |
| Anggota Komisi IV DPRD Wajo, Ir Junaedi |
Selain itu politisi asal PAN itu menanyakan masalah ketidak cocokan harga antara Dinkes, RSUD Lamaddukelleng, dan RSU Siwa masalah bahan medis."Saya juga sempat tanyakan kenapa anggaran APD, selain di DAK dianggarkan juga di DAU. Tapi katanya memang seperti itu,"kata Junaedi.
Junaedi juga menyarakan kepada rumah sakit untuk membuat antrian online untuk poli klinik. Itu demi menghindari kerumunan.
"Bahkan kalau bisa buat tenda dan berikan jarak supaya lebih aman," ujarnya.
Pada rapat yang digelar Senin (13/4/20) dihadiri seluruh anggota Komisi IV, hadir pula Wakil Ketua II, Andi Senurdin.(adv)
